Pluralism di Indonesia, Karakter dan Solusi

Kebhinekaan sekilas bisa kita fahami secara eksternal dan internal. Eksternal bisa jadi hubungan yang harmonik dan saling bertoleransi sesama antar pemeluk agama yg berbeda, sedangkan secara internal adalah keragaman dengan beberpa madhab, aliran, tradisi bahkan mungkin kepercayaan dan keyakinan yang berbeda inter relasi sesama satu agama.

Biasanya keberagaman eksternal itu jauh lebih mudah dari pada internal, apalagi bila sudah dibenturkan pada kepentingan politik dan perebutan kekuasaan. Sehingga dulu saya pernah menulis di beberpa tulisan juga sebuah tawaran kepada mereka yg sedang berkonflik saat ini, antara simpatisan HTI maupun wahabi dan ahlussunnah. 

Bagi ahlussunah, sudah selesai. Mereka sudah bisa diterima kebhinekaannya secara eksternal. Namun kelompok kelompok lain yg cederung sangat eksklusiv dan sulit sekali menerima pemikiran pluralisme,  tentu penyelesaiannya dan cara penyelesaiannya membutuhkan energi yang cukup besar, tidak cukup sekedar di nyinyirin dan dibumi hanguskan. Karena model inipun terdapat di agama lain, tidak cuma Islam.

Kelompok kepentingan pluralis percaya bahwa negara hanya bisa dinamis bila saling membuka diri, tapi apabila mereka saling merasa benar maka keadilan dan equilibrium tak dapat tercipta, ada dua fitur masyarakat kontemporer mendukung proses  perubahan, Pertama, ada berbagai jenis sumber daya politik yang berbeda dan bersaing, mulai dari uang dan pengetahuan hingga status dan akses ke organisasi politik. Namun mereka bisa bekerja sama karena kepentingannya sama, sumber-sumber ini difokuskan pada banyaknya lokasi strategis dari berbagai jenis dalam lingkup kehidupan sosial dan politik yang berbeda.

Perbedaan itu bisa dari informasi dan media yg berbeda pemberitaannya, institusi institusi keagamaan yg berbeda spt masjid dan gereja, pendidikan yg berbeda dan sebagainya, dan perbedaan tersebut menimbulkan berbagai posisi tawar dalam ekonomi dan politik di masyarakat maupun pemerintahan yang akan mereka ciptakan.

Akibatnya, pengaruh, wewenang, dan kontrol tersebar di antara sejumlah kelompok sosial yang berbeda dan tidak dapat dimonopoli oleh salah satu dari mereka atau hanya dikumpulkan di setiap pusat atau organisasi. 

Kedua, Kekuasaan memang  tidak secara langsung menumbuhkan kekuatan karena pengaruh atau kontrol dalam satu bidang kehidupan, juga tidak selalu diterjemahkan sebagai lawan yang selalu kita salahkan, orang yang memiliki banyak dan kadang-kadang saling berkonflik dengan kelompok yang sangat beragam bisa jadi mereka memiliki keterikatan ideologis dan pekerjaan yang mengontrol perilaku tersebut terus dilakukan.

Keragaman seharusnya tak menghasilkan perpecahan apalagi perpecahan inter dan lintas sektoral, akan tetapi yg terjadi di Indonesia malah sebaliknya, di mana orang-orang mungkin ditentang pada isu-isu tertentu tetapi bersekutu dengan yang lain. Tidak akan ada mayoritas yang konsisten, hanya sejumlah koalisi minoritas yang bervariasi sesuai dengan kebijakan bisa berkembang setiap harinya.

Setiap orang akan memiliki pengalaman menjadi minoritas setidaknya beberapa waktu. Memang, beberapa pendukung keputusan mayoritas yang memihak mereka di satu bidang akan memiliki kepentingan lain dalam berbagai aspek kehidupan mereka yang dirugikan olehnya. Akibatnya, orang akan cenderung berkompromi dan memastikan keadilan dari hasil hasil kompromi, serta prosedur pengambilan keputusan yang sangat politis.

Oleh karena itu, bagaimana kalau kelompok kelompok eksklusiv itu justru kita kembangkan sebagai potensi ekonomi terutama pertanian dan agroforestry, yang menghasilkan ladang uang, bukan kepada politik kekuasaan, sehingga kebhinekaan itu bisa berfungsi lebih baik diatara komunitas mereka sendiri, sebagaimana pemisahan beberapa sekte sekte agama dan gereja di Amerika ( amish ) atau komunitas brudge yg memiliki kemampuan mengolah lahan pertanian dan dijual kepada negara. Kalau negara bisa berbuat demikian maka permasalahan kebhinekaan di Indonesia tak memunculkan masalah lagi setiap lima tahun sekali ( exploitasi agama di pemilihan umum )