Mahkamah Konstitusi

Kalau memang amandement UU 45 dirasa enggak pas, kenapa kita tidak coba judicial review ke MK, agr kembali ke UUD45? Kenapa harus menunggu perubahan pemerintahan atau keputusan DPR? menurutku Pengadilan konstitusi yang ada di sebagian besar negara Eropa, Bahkan di Prancis juga telah mengembangkan conseil constitutionnel menjadi Konstitusi mereka mengembalikan beberapa konstitusi yg asli mereka.

Sementara mereka dianggap sebagai salah satu yang paling sukses dalam membentuk konsep demokrasi di prancis dan sebagai hukum tata negara digunakan untuk menyerap seluruh struktur sistem hukum yang timbul antara hukum yang lebih tinggi posisinya seperti yg terjadi di Jerman, Italia, Polandia, dan Perancis, melakukan peninjauan kembali. 

Mahkamah Konstitusi, menempatkan Pengadilan di luar struktur peradilan. Sementara sistem ini muncul lebih dari satu abad setelah Amerika Serikat menggunakan fasilitas publik ikut mempengaruhi perubahan undang undang melalui 'sistem menyebar review' dengan pos quote resmi baru untuk mengoptimalkan peran peradilan konstitusi, judicial review dan penetapan baru undang undang, kewenangan tradisional Pengadilan sipil dan hukum yang berakar di negara-negara demokratis.

Pada saat yang sama, Konstitusi Pengadilan harus menemukan tempat mereka dalam peradilan struktur negara masing-masing. Ini adalah karakteristik dari tradisi semua hukum perdata negara , paling tidak ada dua paralel bentuk Mahkamah Pengadilan: satu perdata untuk kasus administrasi kusus dan yang lain adalah judicial review untuk kasus kasus pidana. Pengadilan Konstitusi menjadi mitra baru peradilan baru pembentukan konstitusi baru diluar keputusan DPR yang pasti.

pertanyaan muncul tentang bagaimana kekuasaan Kehakiman harus didistribusikan antara lama dan baru dalam undang undang, prosedur-insidental Konstitusi dapat dimodifikasi dari pemisahan ide ide dan fungsi peradilan dengan cara : mereka mengundang konstitusional Pengadilan untuk berpartisipasi dalam ajudikasi dari kasus-kasus tertentu biasa disebut sistem yurisdiksi, baik dengan menyelesaikan awal pertanyaan dari konstitusionalitas anggaran dasar atau meninjau konstitusionalitas akhir putusan Pengadilan yg dinginkan oleh masyarakat sebagai pengganti undang undang melalui uji materi.

Kita menyadari pentingnya otoritas hukum baik dari Konstitusi dan keberlakuan hak-hak dasar bagi masyarakat Indonesia. Konstitusi yang tersedia, kadang tidak memenuhi ketentuan-ketentuan mengenai hak-hak individu maupun publik yang dianggap mengikat norma hukum. Bahkan memenuhi prosedur operasional, lebih penting dalam ajudikasi dari kasus-kasus tertentu dan kontroversial misalnya, contoh saat perubahan undang undang dalam amandemen dianggap bertententangan dengan filosofi bangsa Indonesia dan mengarahka tujuan hidup berbangsa lebih kepada semangat liberalisme ketimbang gotong royong dan kebersamaan.

Pada dasarnya Konstitusi memiliki tiga konsekuensi penting sehubungan dengan struktur dan fungsi peradilan dan hukum, yang pertama adalah terkait dengan transformasi dari sifat dan lingkup Konstitusi. meningkatnya jumlah kasus disampaikan kepada Pengadilan konstitusi mengharuskan mereka menemukan hukum yang baru dan memadai atau minimal meyakinkan jawaban atas teks teks undang undang yg baru. kedua, proses Konstitusi ajudikasi, biasanya terfokus pada apakah legislatif ketentuan atau keputusan pengadilan telah sesuai dengan Konstitusi. dengan demikian, dalam kebanyakan kasus, Mahkamah Konstitusi melampaui keputusan legislatif.

Mahkamah Konstitusi akan dihadapkan oleh beberapa kemungkinan interpretasi untuk menunjukkan mana yang secara konstitusional benar dan mana yg tidak. Mana norma , prinsip serta nilai-nilai yg relevan dengan hak asasi manusia dan mana yg tidak. Yang jelas bentuk paling jelas dan berguna digunakan dalam mahkamah konstitusi untuk menentukan dasar keputusan, mengikat otoritas ketentuan tinggi secara hukum. Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang bisa menafsirkan Konstitusi juga Undang-Undang.

Di modern rechtsstaat peran Konstitusi bermanfaat bagi perlindungan hak-hak individu dan kebebasan masyarakat, di Jerman Mahkamah Konstitusi, atau bundesverfassungsgericht, didirikan pada pascaperang Eropa, dikembangkan untuk peninjauan kembali sejarah Konstitusi Jerman untuk memperoleh kebebasan individu (individu Liberty) dan mengembangkan konsep bahwa hak-hak dasar membuat tujuan agar, terorganisir nilai-nilai universal dan prinsip-prinsip keadilan. Sedangkan Sesentenza interpretativa di accoglimento dalam bahasa itali mengandung makna penerimaan hukum bahwa ketentuan, bila dibaca dengan cara tertentu, maka itu adalah tidak konstitusional. Sedangkan 'sentenza interpretativa di rigetto' menyatakan bahwa ketentuan, jika baca dalam cara tertentu maka sebaliknya akan menolak Konstitusi yang berlaku.

Kesimpulannya adalah bahwa undang undang itu dituntut atas seberapa logis makna teks, yang sesuai untuk menerima dan menolak konstitusi yg beredar. masalahnya adalah bahwa untuk Mahkamah Konstitusi untuk mengeluarkan sebuah interpretasi selalu dipengaruhi oleh siapa yang berkuasa, untuk itu untuk menafsirkan interpretativa di accoglimento atau sentenza interpretativa di rigetto, membutuhkan yurisprudensi hukum yang pernah berlaku di negara ini, termasuk untuk merubah amandemen uud 45 kembali ke UUD 1945 secara murni dan konskwen, kewenangan Mahkamah Konstitusi seharusnya menempatkan posisinya tanpa ragu.