Oligarchisme BUMN di Indonesia, Bagaimana Keluar dari Masalah ?

Sangat ironis apabila pergeseran kejayaan sejarah demokrasi di tutup oleh menangnya oligarkisme. Oligarki dalam negara muncul yang pertama di mulai dengan tumpang tindihnya fungsi fungsi pemerintahan dan Negara. Secara historis, oligarki telah terbentuk karena banyak alasan, ketika kelas elit yang sangat terampil, licik dan berpengetahuan di bidang-bidang tertentu, mereka sangat kaya, atau sangat berpengaruh dan kuat di Politik. Biasanya oligarki tumbuh di mulai dari komunitas homogen, tapi bisa saja berbeda beda latar belakang namun mereka mengikatkan diri seperti di Indonesia kita banyak melihat fenomena darah biru di agama. Mereka memutuskan untuk mengambil alih kendali pemerintah atau korporasi setelah memenangkan pemilihan umum.

Bagaimana idealnya, setelah kita mengetahui tak ada negara yang lepas dari oligarki? Amerika yang terkenal demokratis kelompok minoritas berkulit putih memerintah secara oligarki atas mayoritas penduduk Afrika Selatan yang berkulit hitam. Selain bentuk bentuk rasisme yang terjadi baik di Amerika maupun di Eropa atau Afrika di tahun 1984 di negara-negara demokrasi. Oligarki dapat terbentuk ketika populasi umum lebih suka mempercayai mereka yang berpose untuk lebih siap memimpin daripada mereka yang berkuasa. Atau, oligarki dapat terbentuk dalam demokrasi ketika rakyat tidak terlibat aktif dalam pemerintahan atau sedang menghadapi krisis.

Bentuk yang lain adalah oligarki yang memang menjadi model politik karena masyarakat yang telah rusak akibat negara yang sangat korup. Dengan mempertahankan pola oligarkis, mereka bisa melanggengkan kekuasaan yang turun temurun. Secara praktis bentuk dinasti politik sangat mudah kita lihat di partai politik Indonesia, partai politik tidak lagi wadah menampung artikulasi politik dan publik komunikasi politik, akan tetapi bergeser kepada cara bagaimana legitimasi kekuasaan elit politik di dukung secara kuantitatif. Karena Demokrasi memang dibangun secara kuantitatif bukan kualitatif.

Asumsi bahwa perusahaan-perusahan negara itu adalah bagian dari lahan politik yang perlu di perebutkan, padahal kalau negara mau maju dan sejahtera rakyatnya antara publik dan privat harus di bedakan, perusahaan adalah bagian dari swasta, yang bekerjanya tidak murni di pengaruhi oleh negara; karena kalau iya akan mudah untuk disalahgunakan lebih lebih korupsi. Swasta juga tidak terlibat dalam strategi non-pasar secara langsung, kecuali langsung dalam hubungannya dengan kebijakan perusahaan,  bukan kegiatan politik secara khusus, untuk meningkatkan kinerja.

Perusahaan dapat mengalokasikan sumber daya untuk kegiatan politik ketika mereka dianggap menghasilkan pengembalian yang lebih baik daripada investasi yang berkembang dalam kegiatan lain. Seperti investasi dalam strategi tertentu, kalau oligarki berlaku, bisa jadi BUMN hanya berfungsi sebagai branding dan positioning yang berakibat pada praktek kolusi. Kebijakan yang menguntungkan lebih besar dari biaya yang seharusnya di keluarkan secara ekonomis oleh kelembagaan diluar negara, pasar dan industri. Tingkat perusahaan bisa berpengaruh dan cenderung dipandang menguntungkan secara ekonomi apabila mereka tetap profesional menempatkan profesionalitas bukan politik. Artinya memang pemimpin di tubuh BUMN adalah mereka yang bekerja disana dan memiliki saham. Baru negara bisa mengambil keuntungan dengan menarik pajak.

Bagaimana kalau perusahaan perusahaan negara atau BUMN itu dikuasai oleh kelompok tertentu yang bisa disusupkan melalui komisaris? apa yang akan terjadi? Sejauh mana faktor-faktor ini hadir dalam lingkungan eksternal dan internal perusahaan akan mempengaruhi secara terus menerus sesuai kekuasaan ? sejauh mana perusahaan terlibat dalam kegiatan politik, mempengaruhi kemenangan kandidat yang akan berkompetisi apalagi menjamin kemenangan pada gilirannya.

Negara diharapkan berdampak pada kinerja perusahaan, tapi yang terjadi malah sebaliknya; Perusahaan negara menjadi faktor yang mempengaruhi negara. Preposisi negara menjadi ambigu dan dipengaruhi oleh analisis yang sepihak tetap dipengaruhi oleh kepentingan kepentingan golongan yang disana awal dari krisis ekonomi, keluar dari subyek primer pembangunan.

bersambung_