Politik Elit Lokal

Maraknya elit lokal di beberapa daerah pada era sekarang diakibatkan karena sikap pragmatisme yang memang dibuat oleh pemerintah pusat khususnya Jakarta agar masyarakat memang disibukkan oleh issu issu parsial dan tidak penting, dibandingkan permasalahan nasional bahkan internasional. Peran peran elit lokal ini beragam, ada yg setiap saat menggunakan sosial media dengan setiap hari mempromusikan kekayaan lokal nya, meski sedikit berlebih lebihan. Karna pada dasarnya promusi alam dan keindahan negeri ini masih berorientasi kepada datangnya sumber uang, tetap saja berujung eksploitasi. Bukan kepada pelestarian secara prefentif dan generatif. 

Ada juga mereka yang menggunakan alat birokrasi atau kepala daerah yg over acting, sehingga terkesan paling menonjol, populis bahkan kalau bisa go publik dan dikenal secara nasional melalui media masa. Meskipun dalam beberpa kasus banyak juga pejabat lokal yg tidak cari muka, over acting namun mereka melakukan pekerjaan organisasi publik dg baik. Politik elit lokal ini sengaja mengintegrasi dalam satu misi yaitu menyelamatkan dan membuat citra pemerintahan pusat tetap terkendali hingga masa akir jabatan. Mereka tidak terlalu yakin dengan terpilihnya kembali seperti pada pemerintahan sebelumnya, karena beberapa analisis.

Pertama, Presiden pemenang pemilu kurang memiliki legitimasi yg kuat, karena rival kontestan yg kalah hanya berpaut angka yg tidak signifikan, sehingga bisa dikatakan seri secara kekuatan politik. Kedua, Baik pemerintah maupun oposisi sama sama memelihara netizen dan volunter yg bermain dibelakang layar sehingga mengganggu kestabilan politik apalagi kekuatan politik. Ketiga, Presiden terpilih tidak memiliki kekuatan dan backing politik partai secara struktural sehingga sangat mudah dipengaruhi dan di akomodir oleh partai politik dan pendukungnya melalui elit politik di wilayah lokal. Keempat, suksesor atau team sukses Presiden saat ini adalah kebanyakan berasal dr kelompok menengah ke bawah, pembantu rumah tangga dan TKW yg secara akademis kurang memahami peta politik dan kebijakan publik.

Keempat alasan ini pula maka tercermin dari kinerja kabinet yg terkesan tidak sinergis, karena menteri merasa lebih pandai dibandingkan Presidennya, apalagi lebih lebih ketidak percayaan masyarakat tersebut ditambah dengan semakin banyaknya hater yg terang terangan menghujat dan merendahkan marwah nama presiden dan negara sebagai simbol kekuasaan dr Tuhan. Karna opini yang dibangun dari sejak awal sudah sangat berbeda. Dimana perbedaannya?  

Kita tau bangsa ini dan sejarahnya sangat mempercayai bahwa pemimpin itu adalah titisan dewa, seperti cerita cerita Ramayana dan Maha Bharata, semua pemimpin negeri ini pasti berasal dari keturunan Raja Raja. Sedangkan Presiden sekarang benar benar diciptakan dr simbol rakyat jelata, kelompok pedagang, bisnisman. Konon beliau lahir murni dari keluarga pembisnis kayu bukan titisan bangsawan atau darah biru. Maka ketika pelantikan Presiden di Jakarta dilantiknya dg menunggang kreta kencana dg kuda oleh beberapa pemerhati supra natural sebagai simbol ruwatan dinaikkan derajatnya agar terselamatkan. Inilah maka muncul ketidak konsistenan dalam sejarah. Rakayat yg sudah siap menerima sosialisme atau raja dari kelompok plorentar dan rakyat yg merasa bahwa pemilihan sekarang merupakan kesalahan sejarah.

Banyak hal akirnya bentuk kebijakan yang diturunkan dari level managerial ketimbang visioner, meskipun kehendak masyarakat secara umum dalam visi dan misi sudah mencakup pemikiran pembangunan yg visioner. Akan tetapi tidak bisa dipungkiri sekian tahun pembangunan Indonesia masih jalan ditempat, kecuali sedikit berpengaruh ke level ketiga dan empat prinsip pembangunan. Dalam merancang master plan dan Development studies terkesan kurang sistematis dan integral.

Seperti contoh adalah kerjasama pemerintah Indonesia yg digagas oleh Presiden dengan China, Pilihan China sebagai patner pemerintah tentu bukan pilihan yg cerdas dan melalui pertimbangan yg rasional dalam study pembanguan. Pertimbangan ini lebih ke arah pertimbangan pragmatis politik belaka, Karna China konon tidak berkaki dua seperti Amerika dan Australia yg mengancam kedaulatan Negara, meskipun padangan yg diyakini Presiden ini salah besar, dalam sejarahnya justru negara Chinalah yg selalu bermata dua dengan model yg sangat kasar dalam menjajah bangsa lain, masih ingat peperangan Nanking yg masuk dalam 9 peperangan yg paling kejam di dunia dan licik yang dilakukan oleh China. Jadi theori dan analisis kebijakan yang diambil presiden tidak masuk dalam seper seribu pertimbangan ekonomi dan kebijakan, padahal kita harus memulai sesuatu memang karena kita mengetahui sesuatu, dan apa yg paling dibutuhkan oleh Negara. Apa sih yang paling di butuhkan oleh negara saat ini?

Dunia berada dalam kekacauan dalam krisis ekonomi global, kerjasam dg China dianggap sudah tidak menguntungkan lagi, ini disinyalir dr beberapa mass media yg beredar di Eropa sejak tahun 2015, Ekonomi China sudah goyah, tapi yang aneh Indonesia masih melakukan beberapa kegiatan ekonomi bilateral terhadap negeri tirai bambu ini, berita lebih buruk lagi saya dengar dr Yunani, Federal Reserve AS terlalu takut untuk menaikkan suku bunga, dan Jerman sedang berjuang dengan masuknya pengungsi. Saya tidak melihat alasan untuk malapetaka dan kesuraman yang ditunjukkan oleh beberapa kelompok hiper optimis di negeri ini, yang hanya melegitimasi kekuatan qua vadis, ekonomi global adalah satu alasannya mengapa lemahnya kinerja negara-negara pengekspor komoditas, seperti Indonesia justru menjadi pengimpor terbesar ditahun 2015, dan mengalami jatuh pendapatan ekspor di tahun ini dibandingkan sebelumnya, Alasan lain adalah bahwa ekonomi China telah mendingin, namun kita memaksakan diri , mengapa? Negara negara lain mencoba beralih dan mempertimbangkan ketika hendak bekerjasama dg China, namun Negara ini kembali lagi dengan bijaksana, menjadi agen sacrifice di gelombang politik ekonomi yg kuat. Namun, saya tidak melihat ini sebagai tanda kemerosotan ekonomi kita, apabila kita mau cepat bergegas meninggalkan kebijakan lama, atas konsekuensi dari transisi politik China ke model ekonomi yang lebih baik. 

Kembali kepada politik elit lokal, sebaiknya memang harus. Namun dalam konsep dan cara kerja yang berbeda. Elit lokal bukan lagi agen agen politik sentral. Namun politik lokal memang harus bergerak sesuai kebutuhan potensi politik otonom daerahnya masing masing, meskipun kita masih phobia dengan istilah federalisme. Menurut saya penerapan otonomi politik yang mandiri di daerah daerah tanpa cari muka ke politik di Jakarta, akan menjadi embrio yang bagus bagi berkembangnya ide negara kota yang akan saya bahas di lain waktu. Terus membaca artikel lepas Development Studies demi majunya pemikiran politik yang demokratis dan membebaskan.